Data & Fakta IPM Kalimantan Barat 2011

TABEL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MENURUT PROPINSI SE-INDONESIA
TAHUN 1996-2011

Provinsi	1996	1999	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
11. Aceh	69.40	65.30	66.00	68.70	69.05	69.41	70.35	70.76	71.31	71.70	72.16
12. Sumatera Utara	70.50	66.60	68.80	71.40	72.03	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65
13. Sumatera Barat	69.20	65.80	67.50	70.50	71.19	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28
14. Riau	70.60	67.30	69.10	72.20	73.63	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53
15. Jambi	69.30	65.40	67.10	70.10	70.95	71.29	71.46	71.99	72.45	72.74	73.3
16. Sumatera Selatan	68.00	63.90	66.00	69.60	70.23	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42
17. Bengkulu	68.40	64.80	66.20	69.90	71.09	71.28	71.57	72.14	72.55	72.92	73.4
18. Lampung	67.60	63.00	65.80	68.40	68.85	69.38	69.78	70.30	70.93	71.42	71.94
19. Bangka Belitung	–	–	65.40	69.60	70.68	71.18	71.62	72.19	72.55	72.86	73.37
20. Kepulauan Riau	–	–	–	70.80	72.23	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78
31. DKI Jakarta	76.10	72.50	75.60	75.80	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97
32. Jawa Barat	68.20	64.60	65.80	69.10	69.93	70.32	70.71	71.12	71.64	72.29	72.73
33. Jawa Tengah	67.00	64.60	66.30	68.90	69.78	70.25	70.92	71.60	72.10	72.49	72.94
34. Yogyakarta	71.80	68.70	70.80	72.90	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32
35. Jawa Timur	65.50	61.80	64.10	66.80	68.42	69.18	69.78	70.38	71.06	71.62	72.18
36. Banten	–	–	66.60	67.90	68.80	69.11	69.29	69.70	70.06	70.48	70.95
51. Bali	70.10	65.70	67.50	69.10	69.78	70.07	70.53	70.98	71.52	72.28	72.84
52. Nusa Tenggara Barat	56.70	54.20	57.80	60.60	62.42	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23
53. Nusa Tenggara Timur	60.90	60.40	60.30	62.70	63.59	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75
61. Kalimantan Barat	63.60	60.60	62.90	65.40	66.20	67.08	67.53	68.17	68.79	69.15	69.66
62. Kalimantan Tengah	71.30	66.70	69.10	71.70	73.22	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06
63. Kalimantan Selatan	66.30	62.20	64.30	66.70	67.44	67.75	68.01	68.72	69.30	69.92	70.44
64. Kalimantan Timur	71.40	67.80	70.00	72.20	72.94	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22
71. Sulawesi Utara	71.80	67.10	71.30	73.40	74.21	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54
72. Sulawesi Tengah	66.40	62.80	64.40	67.30	68.47	68.85	69.34	70.09	70.70	71.14	71.62
73. Sulawesi Selatan	66.00	63.60	65.30	67.80	68.06	68.81	69.62	70.22	70.94	71.62	72.14
74. Sulawesi Tenggara	66.20	62.90	64.10	66.70	67.52	67.80	68.32	69.00	69.52	70.00	70.55
75. Gorontalo	–	–	64.10	65.40	67.46	68.01	68.83	69.29	69.79	70.28	70.82
76. Sulawesi Barat	–	–	–	64.40	65.72	67.06	67.72	68.55	69.18	69.64	70.11
81. Maluku	68.20	67.20	66.50	69.00	69.24	69.69	69.96	70.38	70.96	71.42	71.87
82. Maluku Utara	–	–	65.80	66.40	66.95	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03	69.47
91. Irian Jaya Barat	–	–	–	63.70	64.83	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65
94. Papua	60.20	58.80	60.10	60.90	62.08	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36
Indonesia (BPS)	67.70	64.30	65.80	68.70	69.57	70.10	70.59	71.17	71.76	72.27	72.77

1. Kalimantan Barat merupakan salah satu Propinsi dengan IPM di bawah rata-rata Nasional 😦
2. Kalimantan Barat berada pada urutan ke 28 dari 33 Propinsi pada tahun 2011 😦
3. Kalimantan Barat berada pada urutan terakhir dari 4 Propinsi di Kalimantan pada tahun 2011 😦
4. Bersama Bangka Belitung, Kalimantan Barat berada pada peringkat 8 peningkatan IPM dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu meningkat sebesar 0.51 poin 🙂
5. Dari tahun 2004 hingga tahun 2011, Kalimantan Barat menempati urutan ke-12 Propinsi dengan peningkatan IPM tertinggi yaitu sebesar 4.26 poin dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan 🙂
6. Hanya Kota Pontianak dengan IPM di atas rata-rata Nasional Indonesia, 13 Kabupaten lainnya di bawah 😦
7. Kampung halaman saya jangankan rata-rata Nasional, rata-rata Propinsi saja masih berada di bawah 😦 men jeng kel kan!!, Tapi tetap semangat ya Melawi :D, Melawi bisa!!!!

Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa untuk bersedia membangun manusia-manusia Kalimantan Barat menjadi manusia-manusia unggul.

(Untuk BPS terima kasih atas data-datanya).

(Sumber data : BPS)

Pendidikan di Norwegia

Kebijakan pendidikan Norwegia berakar pada prinsip kesamaan hak terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial dan budaya atau tempat tinggal.

Merupakan peranan sekolah untuk menyampaikan pengetahuan dan budaya, serta memajukan mobilitas sosial dan memberikan dasar penciptaan kesejahteraan bagi semua pihak.

Kegiatan mengajar di sekolah Norwegia diadaptasikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing siswa. Pendidikan khusus tersedia bagi penyandang catat tubuh atau mereka yang membutuhkan perhatian khusus, yang jika tidak dipenuhi maka tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan mengajar sekolah umum. Sebagai akibat dari meningkatnya imigrasi, maka jumlah siswa yang memiliki bahasa minoritas juga bertambah. Kebijakan pendidikan Norwegia mengatur perhatian bagi kebutuhan khusus akan siswa dengan latar belakang bahasa minoritas, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas dengan baik dan melanjutkan ke perguruan tinggi serta kemudian bekerja.

Storting (majelis nasional Norwegia) dan Pemerintah bertanggung jawab menentukan tujuan dan menetapkan kerangka kerja anggaran untuk sektor pendidikan. Menteri Pendidikan dan Penelitian merupakan agen administratif yang bertanggung jawab terhadap hal-hal pendidikan, dan menerapkan kebijakan pendidikan nasional. Norwegia memiliki sistem sekolah yang seragam dan berdasarkan pada standar umum. Kurikulum nasional telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa standar pendidikan pemerintah dipenuhi.

Pendidikan wajib di Norway adalah 10 tahun, terdiri dari primary, lower secondary dan upper secondary. Pejabat pendidikan di tingkat daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sekolah yang layak dapat diakses oleh anak, kaum muda dan dewasa di semua kotamadya dan daerah. Kotamadya bertanggunga jawab menjalankan primary dan lower secondary, sementara upper secondary dikelola oleh tingkat daerah.

Sektor pendidikan tinggi terdiri dari program pendidikan di universitas dan akademi. Biaya mengikuti program ini umumnya tergantung pada penyelesaian tiga tahun pendidikan upper secondary. Dengan pengecualian pada beberapa institusi yang dijalankan swasta, semua institusi pendidikan tinggi dikelola oleh Negara. Namun, tiap institusi memiliki otonomi akademis dan administratif.

Pendidikan umum di Norwegia tidak dikenakan biaya hingga dan termasuk tingkat upper secondary. Biaya pendidikan tinggi di semua institusi Negara umumnya tidak mahal. Bantuan Pinjaman Pendidikan Negara didirikan pada tahun 1947, dan memberikan pinjaman pada siswa dan bantuan untuk biaya hidup bagi mereka yang mengikuti program pendidikan tinggi. Bantuan juga diberikan pada siswa Norwegia yang ingin melanjutkan sebagian kegiatan belajarnya di luar negeri.

Sekolah swasta memberikan sistem tambahan dari sistem sekolah umum. Direktorat Pendidikan mengawasi sekolah menengah dan lanjutan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Program akademis di sekolah swasta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan terkait. Sekolah swasta yang telah diotorisasi berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

(Sumber : http://www.norwegia.or.id)

Hernandez Lulus Sekolah Dasar di Usia 100 Tahun

SD (Sekolah Dasar) News,  OAXACA – Seorang lanjut usia yang tinggal di Meksiko, berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar, di usianya ke 100 tahun.

Manuela Hernandez, yang lahir di negara bagian Oaxaca pada bulan Juni tahun 1913, harus meninggalkan bangku sekolah untuk membantu keluarganya yang sangat miskin.

Dia baru melanjutkan studinya pada bulan Oktober lalu di usia 99 tahun, dengan rekomendasi dari salah satu cucunya. Seperti diberitakan oleh Skynews.com, Kamis (27/6/2013).

Berkat kegigihannya, ia berhasil menamatkan pendidikannya, dan menerima ijazah sekolah dasarnya dalam sebuah perayaan yang diadakan di negara bagian selatan Meksiko.

“Saya sebenarnya sangat suka sekolah, tetapi saya tidak dapat melanjutkannya saat itu,” tuturnya.

Setelah lulus sekolah dasar, meskipun sudah berumur, Hernandez berencana melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah.

(Sumber : skynews.com)

Guru

(Sumber : http://www.kemdikbud.go.id)

Definisi guru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 ayat 1)

Peranan guru sangat penting dalam dunia pendidikan karena selain berperan mentransfer ilmu pengetahuan ke peserta didik, guru juga dituntut memberikan pendidikan karakter dan menjadi contoh karakter yang baik bagi anak didiknya.

Guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil. Guru bukan PNS dapat melakukan penyetaraan angka kredit fungsional guru. Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Struktur Kurikulum 2013

Dalam teori kurikulum (Anita Lie, 2012) keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum –termasuk pembelajaran– dan penilaian pembelajaran dan kurikulum.

Struktur kurikulum dalam hal perumusan desain kurikulum, menjadi amat penting. Karena begitu struktur yang disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya pun akan kedodoran.

Pada titik inilah, maka penyampaian struktur kurikulum dalam uji publik ini menjadi penting. Tabel 1 menunjukkan dasar pemikiran perancangan struktur kurikulum SD, minimal ada sebelas item. Sementara dalam rancangan struktur kurikulum SD ada tiga alternatif yang di mesti kita berikan masukan.

Di jenjang SMP usulan rancangan struktur kurikulum diperlihatkan pada tabel 2. Bagaimana dengan jenjang SMA/SMK? Bisa diturunkan dari standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah ditentukan, dan juga perlu diberikan masukan. Tiga Persiapan untuk Implementasi Kurikulum 2013 ADA pertanyaan yang muncul bernada khawatir, dalam uji publik kurikulum 2013? Persiapan apa yang dilakukan Kemdikbud untuk kurikulum 2013? Apakah sedemikian mendesaknya, sehingga tahun pelajaran 2013 mendatang, kurikulum itu sudah harus diterapkan. Menjawab kekhawatiran itu, sedikitnya ada tiga persiapan yang sudah masuk agenda Kementerian untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, berkait dengan buku pegangan dan buku murid. Ini penting, jika kurikulum mengalami perbaikan, sementara bukunya tetap, maka bisa jadi kurikulum hanya sebagai “macan kertas”. Pemerintah bertekad untuk menyiapkan buku induk untuk pegangan guru dan murid, yang tentu saja dua buku itu berbeda konten satu dengan lainnya. Kedua, pelatihan guru. Karena implementasi kurikulum dilakukan secara bertahap, maka pelatihan kepada guru pun dilakukan bertahap. Jika implementasi dimulai untuk kelas satu, empat di jenjang SD dan kelas tujuh, di SMP, serta kelas sepuluh di SMA/SMK, tentu guru yang diikutkan dalam pelatihan pun, berkisar antara 400 sampai 500 ribuan. Ketiga, tata kelola. Kementerian sudah pula mnemikirkan terhadap tata kelola di tingkat satuan pendidikan. Karena tata kelola dengan kurikulum 2013 pun akan berubah. Sebagai misal, administrasi buku raport. Tentu karena empat standar dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan, maka buku raport pun harus berubah. Intinya jangan sekali-kali persoalan implementasi kurikulum dihadapkan pada stigma persoalan yang kemungkinan akan menjerat kita untuk tidak mau melakukan perubahan. Padahal kita sepakat, perubahan itu sesuatu yang niscaya harus dihadapi mana kala kita ingin terus maju dan berkembang. Bukankah melalui perubahan kurikulum ini sesungguhnya kita ingin membeli masa depan anak didik kita dengan harga sekarang. (Sumber : http://www.kemdikbud.go.id)